Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan, Kolaborasi BRMP dan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Selasa, 10 Februari 2026, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu (Shannora Yuliasari) bersama Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian Ciawi (Sukim Supandi) dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu (Rosmala Dewi) bersama tim melakukan audiensi dan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Bengkulu. BRMP Bengkulu diterima langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu (RA Denny), berdiskusi terkait capaian Swasembada Pangan sekaligus membahas penguatan kelembagaan, program strategis Kementerian Pertanian dan kolaborasi antar institusi bidang pertanian dengan BRMP Bengkulu.
Pada Audiensi kali ini, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas rekomendasi dan dukungannya terhadap peningkatan eselon BRMP Bengkulu.
Selain itu juga disampaikan terkait pengalihan status Penyuluh Pertanian Bengkulu ke Kementerian Pertanian, serta penetapan BRMP Bengkulu sebagai Co-Working Space (CWS) bagi para penyuluh pertanian di wilayah Provinsi Bengkulu.
Lebih lanjut Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait kegiatan program strategis Kementerian Pertanian di daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu menyambut baik penyampaian tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran BRMP serta pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian di daerah. Diharapkan melalui penguatan kelembagaan, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan pertanian di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Beliau juga menyampaikan bahwa penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait Sinergi Swasembada Pangan dan memastikan kebijakan pemerintah pusat berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan.